Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru

 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru

Indonesia mengesahkan KUHP baru pada tahun 2022. KUHP ini menggantikan hukum pidana warisan kolonial. Pemerintah menilai pembaruan ini sangat penting. Hukum pidana nasional dianggap harus mencerminkan nilai bangsa. Proses penyusunan berlangsung bertahun-tahun. Namun, pengesahan KUHP memicu kontroversi. Beberapa pasal dinilai mengancam kebebasan sipil. Kritik datang dari dalam dan luar negeri.

Pasal mengenai penghinaan terhadap presiden menjadi sorotan. Meskipun bersifat delik aduan, pasal ini dianggap bermasalah. Kebebasan berpendapat dinilai terancam. Pasal tentang hidup bersama tanpa ikatan pernikahan juga menuai kritik. Kelompok masyarakat menilai pasal ini terlalu mengatur ranah privat. Potensi diskriminasi menjadi kekhawatiran. Hukum pidana dinilai masuk terlalu jauh. Perdebatan meluas di ruang publik.

Pemerintah memberikan penjelasan terkait kontroversi tersebut. Beberapa pasal diklaim bertujuan menjaga moral dan ketertiban. Nilai-nilai Pancasila dijadikan dasar. Delik aduan dianggap sebagai pembatasan penerapan. Tidak semua orang dapat melaporkan. Pemerintah menegaskan tidak ada kriminalisasi massal. Sosialisasi dilakukan untuk menjelaskan substansi. Namun, keraguan publik masih tinggi.

Kelompok masyarakat sipil meminta revisi pasal bermasalah. Akademisi hukum juga mengajukan kritik. Mereka menilai hukum pidana harus bersifat minimal. Negara tidak boleh terlalu represif. Perlindungan hak asasi manusia harus diutamakan. Beberapa pasal dinilai multitafsir. Potensi penyalahgunaan menjadi perhatian serius. Diskursus hukum terus berlangsung.

KUHP baru juga mengakomodasi hukum adat. Hakim dapat mempertimbangkan hukum yang hidup di masyarakat. Hal ini dianggap sebagai pengakuan terhadap kearifan lokal. Namun, penerapannya menimbulkan kekhawatiran. Standar hukum bisa menjadi tidak seragam. Kepastian hukum dipertanyakan. Integrasi hukum adat dan nasional menjadi tantangan. Pengawasan sangat diperlukan.

KUHP baru mencerminkan dinamika pembaruan hukum Indonesia. Pro dan kontra merupakan bagian dari demokrasi. Hukum pidana harus mencerminkan keadilan dan kemanusiaan. Evaluasi implementasi menjadi sangat penting. Sosialisasi harus terus dilakukan. Partisipasi publik perlu diperluas. Dengan dialog terbuka, hukum dapat berkembang secara sehat.

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Sepuluh Dampak Negatif Penggunaan Gadget secara Berlebihan

Image
Sepuluh  Dampak Negatif Penggunaan Gadget secara Berlebihan Penggunaan gadget yang berlebihan telah menjadi perhatian utama dalam masyarakat. Meski smartphone memberikan kemudahan, tetapi penggunaan berlebihan bisa memunculkan bahaya kesehatan. Berikut dampak negatif penggunaan gadget yang perlu diwaspadai. 1. Masalah penglihatan Salah satu penelitian dalam jurnal Environmental Science and Pollution Research international meneliti dampak negatif penggunaan gadget terhadap kesehatan mata. Penelitian ini mengatakan bahwa keluhan yang paling sering dirasakan ketika menggunakan gadget berlebihan yaitu kelelahan mata , penglihatan kabur, dan iritasi mata. Keluhan ini dirasakan oleh peserta penelitian yang menggunakan smartphone lebih dari 241 menit per hari. Sementara itu, keluhan mata lebih ringan dirasakan oleh kelompok yang hanya menghabiskan waktu dengan handphone sebanyak 0 – 60 menit per hari. Jadi, bisa disimpulkan bahwa semakin lama menatap smatphone keluhan mata yang di...
Read more

Memanfaatkan E-Commerce dengan Benar

Image
  Memanfaatkan E-Commerce dengan Benar Semua orang pasti setuju jika internet membuka banyak peluang baru bagi masyarakat untuk bisa berkembang dan menjalani hidup dengan lebih praktis . Hampir semua aktivitas sehari-hari telah dimudahkan berkat kehadiran teknologi tersebut . Salah satu yang paling terlihat dampaknya adalah kemudahan berbisnis melalui sarana internet atau dunia maya dengan munculnya   e-commerce.                   Disadari atau tidak , kemunculan   e-commerce  ini memberi angin segar bagi setiap orang baik mereka yang menjadi konsumen atau pembeli tetapi juga bagi mereka yang menjadi produsen dan pebisnis . Bagaimana tidak ? Aktivitas jual beli yang dahulu hanya bisa dilakukan secara tatap muka di suatu tempat , sekarang dapat dengan praktis dan mudah dilakukan secara   online tanpa batasan tempat dan...
Read more

Pembatasan dalam UU ITE Guna Menjaga Keseimbangan Kebebasan Berekspresi

Image
Pembatasan dalam UU ITE Guna Menjaga Keseimbangan Kebebasan Berekspresi JAKARTA, HUMAS MKRI -  Frasa “melanggar kesusilaan” dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) bermaksud membatasi konten-konten yang berpotensi merusak moral publik dan mengancam tata nilai sosial yang ada di masyarakat. Dengan kata lain, pembatasan tersebut dilakukan guna menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dengan perlindungan nilai-nilai moral dan kepatutan. Demikian keterangan yang disampaikan Pemerintah melalui Hokky Situngkir selaku Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Digital dalam sidang lanjutan uji materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada Selasa (29/10/2024). Sidang ini digelar untuk dua perkara sekaligus yakni  Perkara Nomor 105/P...
Read more